Dosa 3 Para Anggota Penyelenggara Pemilu Berujung Dipecat DKPP, Salah Satunya Selingkuh – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) kembali menjatuhkan sanksi tegas terhadap penyelenggara pemilu yang terbukti melanggar kode etik. Dalam putusan terbarunya, DKPP memecat tiga anggota penyelenggara pemilu dari jabatannya karena dinilai melakukan pelanggaran berat yang mencederai prinsip profesionalitas, integritas, dan independensi.
Putusan tersebut menegaskan bahwa DKPP tidak mentoleransi perilaku menyimpang, baik yang berkaitan langsung dengan tahapan pemilu maupun tindakan pribadi yang berdampak pada kepercayaan publik. Salah satu pelanggaran yang menjadi sorotan publik adalah kasus perselingkuhan yang melibatkan oknum penyelenggara pemilu dengan pihak terkait pemilu.
Dosa 3 Para Anggota Kasus Perselingkuhan Jadi Sorotan Utama
Salah satu anggota penyelenggara pemilu yang dipecat terbukti menjalin hubungan tidak pantas dengan individu yang memiliki kepentingan dalam proses pemilu. Tindakan ini dinilai melanggar asas netralitas dan profesionalitas, sekaligus menciptakan konflik kepentingan serius.
DKPP menilai hubungan pribadi tersebut tidak hanya melanggar norma etika, tetapi juga berpotensi memengaruhi keputusan dan kebijakan penyelenggaraan pemilu. Perselingkuhan itu menjadi bukti bahwa pelanggaran etik tidak selalu berbentuk manipulasi hasil suara, tetapi juga perilaku personal yang berdampak sistemik terhadap kepercayaan publik.
Penyalahgunaan Wewenang dan Ketidaknetralan
Selain kasus perselingkuhan, dua anggota lainnya dipecat karena terbukti menyalahgunakan kewenangan. Mereka dinilai tidak bersikap netral dan diduga memihak peserta pemilu tertentu. Dalam persidangan DKPP, terungkap adanya tindakan yang menguntungkan salah satu pihak, baik melalui keputusan administratif maupun perlakuan berbeda dalam tahapan pemilu.
DKPP menegaskan bahwa penyelenggara pemilu wajib menjaga jarak yang sama dengan seluruh peserta. Ketika prinsip tersebut dilanggar, maka sanksi terberat berupa pemberhentian tetap menjadi langkah yang tak terelakkan.
Putusan DKPP Bersifat Final dan Mengikat
Putusan pemecatan yang dijatuhkan DKPP bersifat final dan mengikat. Artinya, ketiga anggota penyelenggara pemilu tersebut resmi kehilangan jabatan dan tidak lagi memiliki kewenangan dalam proses kepemiluan. DKPP menilai sanksi tegas diperlukan sebagai efek jera sekaligus peringatan bagi penyelenggara pemilu lainnya.
Dalam pertimbangannya, DKPP menyatakan bahwa integritas penyelenggara pemilu merupakan fondasi utama demokrasi. Tanpa etika dan moralitas yang kuat, proses pemilu berpotensi kehilangan legitimasi di mata masyarakat Tuna55.
Menjaga Marwah dan Kepercayaan Publik
Kasus ini menjadi pengingat bahwa penyelenggara pemilu tidak hanya dituntut bekerja secara teknis, tetapi juga menjaga perilaku dan moral pribadi. Setiap tindakan, baik di dalam maupun di luar tugas, dapat berdampak langsung pada citra lembaga dan kepercayaan publik terhadap demokrasi.
DKPP berharap putusan ini menjadi pembelajaran penting agar seluruh penyelenggara pemilu senantiasa menjunjung tinggi kode etik, menjaga netralitas, dan menghindari perilaku yang dapat mencoreng marwah pemilu yang jujur dan adil.
