Perdebatan antara Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono soal anggaran pengadaan kapal mencuat ke ruang publik setelah keduanya saling merespons melalui media sosial. Situasi tersebut pun menuai perhatian dari kalangan politik.
Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, mengingatkan agar para menteri menjaga kekompakan dan konsistensi kebijakan, terutama di tengah kondisi ekonomi global yang penuh tantangan.
Dalam situasi pasar dan dunia internasional yang membutuhkan kepastian arah, sebaiknya tidak ada pernyataan yang berbeda antar kementerian. Lebih baik mengedepankan disiplin dalam berbicara dan fokus pada kinerja, ujar Hasto di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (11/2/2026).
Menurutnya, pelaku usaha dan masyarakat membutuhkan kepastian serta soliditas kebijakan dari pemerintah. Kredibilitas pemerintahan, kata dia, dibangun melalui transparansi dan bebas dari konflik kepentingan.
Pemerintah harus fokus mengemudikan perekonomian nasional dengan kepastian hukum dan kebijakan yang selaras, tambahnya.
Said Abdullah Soroti Narasi Kemenkeu Purbaya
Pandangan senada juga disampaikan Ketua DPP PDIP sekaligus Ketua Badan Anggaran DPR, Said Abdullah. Ia menilai sejak awal Purbaya kerap menyampaikan pernyataan yang memicu polemik.
Said menyinggung pernyataan Purbaya sebelumnya terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang juga sempat menuai perdebatan.
Ia menekankan pentingnya membedakan antara pagu anggaran dan realisasi dana. Menurutnya, anggaran adalah batas maksimal alokasi, sedangkan dana tetap berada di Bendahara Umum Negara hingga dicairkan sesuai prosedur.
Harus dibedakan antara pagu anggaran dan uangnya. Kalau pagu belum terealisasi penuh, yang mau diambil apa? Dananya kan masih di Bendahara Umum Negara, ujarnya.
Said memberi contoh, jika KKP memiliki pagu Rp3 triliun dan baru terealisasi Rp200 miliar, seharusnya Kementerian Keuangan mendorong percepatan pelaksanaan program, bukan langsung menyampaikan ancaman pengalihan anggaran.
Yang dibutuhkan adalah akselerasi pelaksanaan program, bukan pernyataan yang membingungkan publik, tegasnya.
Purbaya Siap Bertemu Trenggono
Menanggapi polemik tersebut, Purbaya menyatakan siap bertemu langsung dengan Trenggono untuk membahas persoalan tersebut. Ia bahkan menyebut Trenggono sebagai sahabatnya.
Gampang, nanti saya bicara langsung dengan Pak Menteri. Beliau juga sahabat saya, kata Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
Sebelumnya, Trenggono melalui akun Instagram pribadinya menegaskan bahwa pendanaan proyek pembangunan kapal dalam negeri berasal dari pinjaman luar negeri, tepatnya dari Pemerintah Inggris.
Ia merespons pernyataan Purbaya dalam diskusi Kadin Indonesia yang membahas industri perkapalan nasional.
Fokus pada Industri Galangan Kapal
Dalam forum tersebut, Purbaya menyoroti pentingnya memperkuat industri galangan kapal dalam negeri. Ia menilai Indonesia memiliki sumber daya manusia yang mumpuni, tetapi industri perkapalan kurang berkembang karena kebijakan yang belum sepenuhnya mendukung produksi domestik.
Ia juga mengkritisi praktik impor kapal bekas yang dinilai mengurangi permintaan terhadap produk galangan lokal.
Menurut Purbaya, pemerintah sebenarnya telah menyiapkan anggaran untuk pengadaan kapal, terutama untuk mengganti ribuan kapal berusia di atas 25 tahun sebagaimana arahan Presiden.
Kita punya kemampuan, tapi kurang dimanfaatkan karena tidak diberi kesempatan. Anggarannya sudah disiapkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, ujarnya kepada Tuna55
Polemik ini menunjukkan adanya perbedaan persepsi terkait pengelolaan dan realisasi anggaran. Sejumlah pihak berharap perbedaan tersebut dapat diselesaikan melalui komunikasi internal, sehingga tidak menimbulkan kebingungan publik maupun pelaku usaha.
Di tengah tekanan ekonomi global, konsistensi pesan dan soliditas kebijakan dinilai menjadi kunci menjaga kepercayaan terhadap pemerintah.
